PPID Desa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa

Dasar Hukum PPID :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
   Informasi Publik.

Adapun PPID Desa bertanggung jawab sebagai berikut :

1. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan perdokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
2. PPID Desa dapat berkordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan seluruh informasi publik desa
3. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:
   1. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
   2. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
   3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
4. Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
5. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.
6. Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan.
7. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
   1. pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
   2. penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
8.